Pemerintah Jerman Serahkan "Energy Efficiency Award"

Mei 29, 2009 at 3:22 am | In Berita Energi, Energy Policy, Managemen Energi | Leave a Comment
Technorati Tags: ,,,

JAKARTA. Pada tanggal 20 April 2009 lalu, Direktur Jenderal Migas Evita H Legowo menghadiri acara 4th World Energy Dialogue di Hanover Messe, Jerman. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Jerman menyerahkan penghargaan “Energy Efficiency Award” kepada perusahaan yang berhasil melakukan penghematan energi di Jerman. Pemenang pertama penghargaan tersebut, Ebm-papst Mulfingen GmbH&Co.KG dapat melakukan penghematan energi sebesar 91%, setara dengan 74 ribu Euro, sedangkan pemenang kedua, The Bosch Brewery (Bauerei Bosch GmbH&Co.KG), mampu menghemat sekitar 80% atau setara dengan 55 ribu Euro.

Acara ini dihadiri 627 peserta yang berasal dari 21 negara dan membahas berbagai kebijakan energi yang dilakukan berbagai negara untuk menjamin ketersediaan energi pada masa yang akan datang. Dari berbagai kebijakan energi yang disampaikan berbagai negara diantaranya Jerman, Uni Eropa, Korea, Rusia, dan Amerika, disebutkan bahwa kebijakan energi saat ini tidak hanya didasarkan pada sisi supply and demand, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas, yakni lingkungan, teknologi, maupun infrastruktur.

Pada acara tersebut antara lain dipaparkan mengenai “Sistem Jaminan Penyediaan Energi Terintegrasi” oleh Hans Peter Keitel, President of the Federation of German Industries; “Penyediaan Energi pada Era Globalisasi, Berkurangnya Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim” oleh Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, Menteri Energi dan Teknologi Jerman; “Jaminan Penyediaan Energi di Eropa” oleh Andris Pielbags dari Komisi Uni Eropa; serta “Rusia sebagai Mitra Energi Eropa” yang disampaikan Menteri Energi Rusia, Ivanovich Shmatko.

Pertamina Ajukan Proyek Listrik Swasta

Mei 26, 2009 at 10:44 am | In Berita Energi, Energy Policy, Geothermal, Managemen Energi | Leave a Comment

23 Februari 2009 00:00:00
Pertamina Ajukan Proyek Listrik Swasta
TOMOHON – PT

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Abadi Poernomo mengatakan pihaknya sudah mengajukan rencana pengembangan proyek pembangkit tersebut kepada pemerintah. Pengembangan pembangkit 2 x 20 megawatt tersebut akan menelan biaya sekitar US$ 200 juta. “Pengembangan proyek dilakukan pada 2012,” ujarnya akhir pekan lalu.

Menurut Abadi, pihaknya sudah mengusulkan agar proyek Lahendong unit V dan VI dimasukkan program percepatan pembangunan pembangkit 10 ribu megawatt tahap kedua. “Kami sudah mengusulkan pada rapat di kantor Wakil Presiden pada Januari lalu,” katanya. Namun, kata dia, dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2008-2018, proyek pembangkit itu tidak dimasukkan dalam program percepatan tahap kedua. “Keputusannya, kami serahkan kepada pemerintah apakah dimasukkan dalam proyek percepatan atau tidak,” kata Abadi. Abadi menjelaskan, jika proyek Lahendong unit V dan VI menjadi listrik swasta, Pertamina Geothermal akan mengembangkan dari hulu (uap) hingga hilir (pembangkitan). Listrik akan dijual kepada PT PLN (Persero). “Harga jual listrik untuk pembangkit panas bumi sekitar US$ 9 sen per kilowatt per jam (kWh),” ujarnya.

Selama ini, produksi uap dari lapangan panas bumi Lahendong dijual kepada PLN sebagai operator pembangkit. Produksi uap yang dijual kepada perusahaan listrik berasal dari Lahendong unit I dengan kapasitas 20 megawatt pada 2001, unit II kapasitas 20 megawatt pada 2007, dan unit III sebesar 20 megawatt pada 2009. Sedangkan Lahendong unit IV, yang akan segera dikembangkan, kata Abadi, semula diusulkan akan dijadikan proyek listrik swasta pada tahun ini. “Namun, PLN sudah menetapkan pembiayaan untuk pembangkitnya. Kami jual uap saja,” katanya. Saat ini, pada Lahendong unit IV sedang dilakukan pengeboran dengan biaya sekitar US$ 6-7 juta per sumur.

Abadi menjelaskan, selain proyek Lahendong unit V dan VI, pihaknya mengusulkan proyek listrik panas bumi Ulubelu di Talangpandan, Lampung, sebagai proyek listrik swasta. Total kapasitas pembangkit yang akan dikembangkan 2 x 55 megawatt. “Kami targetkan proyek akan beroperasi komersial pada 2011,” katanya. Pada 2009, pihaknya menganggarkan belanja modal sekitar US$ 130 juta.
Proyek panas bumi yang dikembangkan Pertamina Geothermal adalah Sibayak (Sumatera Utara), Sungai Penuh (Jambi), Hululais (Bengkulu), Lumat Balai (Sumatera Selatan), Ulubelu (Lampung), Kamojang (Jawa Barat), serta Kotamobagu dan Lahendong (Sulawesi Utara).

Sumber: Koran Tempo

Pertamina Desak PLN Serap Seluruh Listrik Geothermal

Mei 25, 2009 at 1:12 am | In Berita Energi, Energy Policy, Geothermal, Managemen Energi | Leave a Comment

Jakarta – PT Pertamina (Persero) mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)  agar menyerap seluruh pasokan listrik dari panas bumi (goethermal) dalam rangka program 10.00 MW tahap kedua. Hingga saat ini Pertamina memiliki cadangan tenaga panas bumi yang cukup banyak, yang tersebar dimana-mana.

"Pertamina berharap geothemal yang dihasil oleh Pertamina bisa semua diserap oleh PLN," kata Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Toharso di Jakarta, Jumat (15/5/2009).
Ia menambahkan jika PLN belum siap mengembangkan tenaga panas bumi tersebut, Pertamina akan siap melakukan pengembangan pada wilayah kerja panas bumi Pertamina. "Pertamina itu siap saja," ucapnya

Mengenai harga panas listrik panas bumi, Toharso menjelaskan soal harga itu masih bisa dibahas lagi, yang terpenting kesiapan PLN menggalirkan listriknya dan harganya harus saling menguntungkan.
"Nggak bisa, dong. Harganya harus menguntungkan dua pihak business to business dong," sergahnya.

Seperti diketahui pemerintah telah menargetkan dalam proyek listrik 10.000  MW tahap kedua akan memprioritaskan pengembangan geothermal sebagai sumber energi listrik.

Pemerintah Tetapkan BPP Listrik 2008

Juni 11, 2008 at 3:34 am | In Berita Energi, Energy Policy, Managemen Energi | 1 Comment

Pemerintah menetapkan besaran biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik tahun 2008 yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Aturan BPP listrik tahun 2008 ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:269-12/26/600.3/2008.


Besaran BPP listrik ini, jelas Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J Purwono, akan menjadi acuan dalam menetapkan harga patokan penjualan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan pembangkit listrik berbahan bakar energi terbarukan lainnya. ”Aturan ini untuk semua energi terbarukan, baik pembangkit skala kecil, besar, dan menengah,” papar Purwono di Jakarta, Selasa (10/6).

Patokan BPP yang ditetapkan pemerintah ini, menurutnya, disusun berdasarkan masukan dari PLN. ”Jadi sudah mewakili kepentingan PLN, dan setelah kita evaluasi ternyata angka yang diusulkan PLN benar adanya,” ungkap dia.
BPP tenaga listrik tahun 2008 ini ditetapkan per sistem dan sub-sistem distribusi kelistrikan. BPP berdasarkan sistem distribusi kelistrikan ditetapkan untuk tegangan tinggi (BPP-TT). Sedang untuk BPP tegangan menengah (BPP-TM) dan tegangan rendah (BPP-TR) ditetapkan per sub-sistem distribusi kelistrikan.

Continue reading Pemerintah Tetapkan BPP Listrik 2008…

Pemerintah Tetapkan BPP Listrik 2008

Juni 11, 2008 at 3:29 am | In Berita Energi, Energy Policy, Managemen Energi | Leave a Comment

Pemerintah menetapkan besaran biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik tahun 2008 yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Aturan BPP listrik tahun 2008 ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:269-12/26/600.3/2008.


Besaran BPP listrik ini, jelas Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J Purwono, akan menjadi acuan dalam menetapkan harga patokan penjualan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan pembangkit listrik berbahan bakar energi terbarukan lainnya. ”Aturan ini untuk semua energi terbarukan, baik pembangkit skala kecil, besar, dan menengah,” papar Purwono di Jakarta, Selasa (10/6).

Patokan BPP yang ditetapkan pemerintah ini, menurutnya, disusun berdasarkan masukan dari PLN. ”Jadi sudah mewakili kepentingan PLN, dan setelah kita evaluasi ternyata angka yang diusulkan PLN benar adanya,” ungkap dia.
BPP tenaga listrik tahun 2008 ini ditetapkan per sistem dan sub-sistem distribusi kelistrikan. BPP berdasarkan sistem distribusi kelistrikan ditetapkan untuk tegangan tinggi (BPP-TT). Sedang untuk BPP tegangan menengah (BPP-TM) dan tegangan rendah (BPP-TR) ditetapkan per sub-sistem distribusi kelistrikan.

Dalam Peraturan Menteri ESDM, BPP tegangan tinggi ditetapkan untuk 8 sistem distribusi kelistrikan.
  1. Sistem Sumatra Bagian Utara sebesar Rp 1.891 per kilowatt-hour (kWh)
  2. Sistem Sumatra Bagian Selatan-Sumatra Barat-Riau (Rp 565/kWh),
  3. Sistem Kalimantan Barat (Rp 2.312/kWh)
  4. Sistem Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah (Rp 1.148/kWh)
  5. Sistem Kalimantan Timur (Rp 1.732/kWh)
  6. Sistem Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah-Gorontalo (Rp 974/kWh)
  7. Sistem Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat-Sulawesi Tenggara (Rp 1.103/kWh)
  8. Sistem Jawa-Madura-Bali (Rp 783/kWh)


Sementara BPP tegangan menengah, ditetapkan untuk 21 sub-sistem distribusi.

  1. NAD Rp 2.158 per kWh,
  2. Sumatra Utara (Rp 1.984/kWh),
  3. Sumatra Barat (Rp 790 kWh),
  4. Riau (Rp 1.164/kWh),
  5. Sumatra Selatan-Jambi-Bengkulu (Rp 696/kWh),
  6. Lampung (Rp 667/kWh).
  7. Bangka Belitung (Rp 2.476/kWh),
  8. Kalimantan Barat (Rp 2.546/kWh),
  9. Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah (Rp 1.611/kWh),
  10. Kalimantan Timur (Rp 1.965/kWh),
  11. Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat-Sulawesi Tenggara (Rp 1.249/kWh),
  12. Maluku-Maluku Utara (Rp 2.320/kWh),
  13. Papua (Rp 2.526/kWh),
  14. Nusa Tenggara Barat (Rp 2.289/kWh),
  15. Nusa Tenggara Timur (Rp 2.433/kWh),
  16. Bali (Rp 859/kWh),
  17. Jawa Timur (Rp 855/kWh),
  18. Jawa Tengah-DIY (Rp 849/kWh),
  19. Jawa Barat-Banten (Rp 853/kWh),
  20. DKI Jakarta-Tangerang (Rp 850/kWh).


Sedangkan BPP tegangan rendah ditetapkan untuk 21 sub-sistem distribusi.

  1. NAD (Rp 2.603/kWh),
  2. Sumatra Utara (Rp 2.306/kWh),
  3. Sumatra Barat (Rp 1.044/kWh),
  4. Riau (Rp 1.433/kWh),
  5. Sumatra Selatan-Jambi-Bengkulu (Rp 869/kWh),
  6. Lampung (Rp 860/kWh).
  7. Bangka Belitung (Rp 2.919/kWh),
  8. Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah (Rp 1.998/kWh),
  9. Kalimantan Timur (Rp 2.260/kWh),
  10. Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah-Gorontalo (Rp 2.063/kWh),
  11. Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat-Sulawesi Tenggara (Rp 1.505/kWh),
  12. Maluku dan Maluku Utara (Rp 2.919/kWh),
  13. Papua (Rp 3.192/kWh),
  14. Nusa Tenggara Barat (Rp 2.743/kWh),
  15. Nusa Tenggara Timur (Rp 3.072/kWh),
  16. Bali (Rp 1.012/kWh),
  17. Jawa Timur (Rp 1.030/kWh),
  18. Jawa Tengah-DIY (Rp 1.011/kWh),
  19. Jawa Barat-Banten (Rp 1.024/kWh),
  20. DKI Jakarta-Tangerang (Rp 1.005/kWh).

Malaysia Kembangkan “Biofuel” dari “Sweet Sorghum”

Juni 11, 2008 at 3:21 am | In Berita Energi, Biofuel, Energy Policy, Managemen Energi | 5 Comments

Kuala Lumpur (ANTARA News) -

Dewan Perdagangan Islam Negeri Kelantan (DPIMNK), Malaysia, merencanakan memproduksi “biofuel” (bahan bakar nabati) dengan membangun perkebunan pohon “sweet sorghum”.

Ketua DPIMNK Illias Hussin mengatakan produksi ethanol dari pohon sweet sorghum untuk dijadikan biofuel dapat membantu mengurangi penggunaan bensin dari minyak bumi sekaligus mengurangi anggaran pembelian minyak bumi, demikian Utusan Malaysia, Selasa.

Continue reading Malaysia Kembangkan “Biofuel” dari “Sweet Sorghum”…

Truba Akuisisi PLTGU Bali

April 10, 2008 at 10:31 am | In Berita Energi, Coal Gasification, Energy Policy, Managemen Energi, Teknologi Pembangkitan, Turbin Gas | 6 Comments
Tags: , , ,

JAKARTA — PT Truba Alam Manunggal Tbk melalui anak perusahaannya, PT Enimax Power Energi, telah menandatangani kesepakatan untuk mengambil alih 80 persen saham PT Bhumi Agung Listrikindo. Bhumi Agung akan membangun pembangkit listrik tenaga gas Integrated Gasification Combined Cyrcle (IGCC) atau dikenal dengan PLTGU Syngas senilai 600 juta dolar AS dengan daya 330 mega watt di Pulau Bali.

Presiden Direktur Truba Alam Manunggal, Sidarta Sidik, mengatakan, PLTGU Syngas adalah teknologi yang sudah teruji yang digunakan di beberapa negara termasuk CIna, Amerika, dan Italia. ”Bahan bakar syngas lebih murah dan lebih bersih daripada diesel. Ini akan menjaga konsep daerah Bali sebagai tujuan wisata dunia,” kata sidarta dalam rilisnya, Rabu (9/4).

Pemerintah sempat memasukkan Bali dalam kategori daerah dengan krisis listrik. Di Bali, PLN membutuhkan lebih dari 900 mega watt untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang mahal serta sudah berusia tua.

Sidarta menambahkan, pembangkit Syngas berbeda dengan pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara

Indonesia aims to boost oil, gas production in 2008

April 8, 2008 at 4:01 am | In Berita Energi, Energy Policy, Migas | Leave a Comment
Tags: , ,

Eric Watkins
Senior Correspondent

LOS ANGELES, Apr. 3 — Indonesia’s state-owned PT Pertamina aims to increase production of crude oil and natural gas in 2008, despite falling short of planned output in both areas during 2007.

Pertamina Pres. Director Ari H. Soemarno told a parliamentary oversight committee that the firm would produce some 65.72 million bbl of crude oil in 2008, about 25.73% more than the 52.27 million bbl produced in 2007, which fell 8% short of the 56.57 million bbl targeted for the year.

Pertamina also failed to achieve its 2007 gas production target of 519.68 bscf, producing 405.71 bscf, around 22% less than expected. For 2008, Pertamina has set a gas production target of 438.05 bscf, about 16% lower than planned for 2007.

Continue reading Indonesia aims to boost oil, gas production in 2008…

Japanese LNG buyers make new deal with Indonesia

April 8, 2008 at 3:42 am | In Berita Energi, Energy Policy, Migas | Leave a Comment
Tags: , , ,

Eric Watkins
Senior Correspondent

LOS ANGELES, Apr. 1 — Japanese buyers have agreed to forgive Indonesia’s failures to supply 72 cargoes of LNG as part of a 10-year extension to supply contracts that were due to expire in 2010 and 2011.

Iin Arifin Takhyan, deputy director of Indonesia’s state-run PT Pertamina, said his country has been released from liability for failing to deliver 72 LNG shipments to Japan last year and causing a gas shortage.

The new contracts are for 3 million tonnes/year over the first 5 years of the contract and 2 million tpy over the next 5 years. The extensions represent a significant cut over the current contracts which call for 12 million tpy.

Continue reading Japanese LNG buyers make new deal with Indonesia…

Mozambique announces new 8-billion-dollar oil refinery project

April 8, 2008 at 2:50 am | In Berita Energi, Energy Policy, Migas | Leave a Comment
Tags: ,

Maputo – Mozambique’s Ministry of Energy on Thursday announced an agreement to build an oil refinery with the capacity to produce 350 thousand barrels of oil a day in an investment valued at 8 billion dollars. The ministry said the Mozambican government had signed a deal with OilMoz company for the construction of the refinery in Maputo province. The refinery will serve both domestic and regional markets as well as other continents, the ministry said in a press release. This is the second refinery project in Mozambique. The first planned refinery in northern Nampula province is expected to produce 300 thousand barrels per day. Construction of that refinery by Ayr Petro-Nacala Logistica started in March and is expected to be finished in 2010 at a total cost of 5 billion dollars. The two refineries will substantially the southern African country’s reliance on imported fuel.

Halaman Berikutnya »

Blog pada WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.